Dashboard UPT Perpustakaan

Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat.Sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak dan LPKS (Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial). Implikasi lainnya dari UUSPPA adalah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden.Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang m elekat harkat dan m artabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat.Sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak dan LPKS (Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial). Implikasi lainnya dari UUSPPA adalah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden.Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang m elekat harkat dan m artabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat.Sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak dan LPKS (Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial). Implikasi lainnya dari UUSPPA adalah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden.Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang m elekat harkat dan m artabat sebagai manusia seutuhnya.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Berikut adalah poin-poin utama perlindungan hukum tersebut:
1. Keadilan Restoratif dan Diversi
Fokus utama UU SPPA adalah menjauhkan anak dari proses peradilan formal guna menghindari stigmatisasi.
Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah mufakat.
Keadilan Restoratif: Penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga untuk bersama-sama mencari solusi yang menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan pembalasan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Berikut adalah poin-poin utama perlindungan hukum tersebut:
1. Keadilan Restoratif dan Diversi
Fokus utama UU SPPA adalah menjauhkan anak dari proses peradilan formal guna menghindari stigmatisasi.
Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah mufakat.
Keadilan Restoratif: Penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga untuk bersama-sama mencari solusi yang menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan pembalasan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Berikut adalah poin-poin utama perlindungan hukum tersebut:
1. Keadilan Restoratif dan Diversi
Fokus utama UU SPPA adalah menjauhkan anak dari proses peradilan formal guna menghindari stigmatisasi.
Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah mufakat.
Keadilan Restoratif: Penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga untuk bersama-sama mencari solusi yang menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan pembalasan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Berikut adalah poin-poin utama perlindungan hukum tersebut:
1. Keadilan Restoratif dan Diversi
Fokus utama UU SPPA adalah menjauhkan anak dari proses peradilan formal guna menghindari stigmatisasi.
Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah mufakat.
Keadilan Restoratif: Penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga untuk bersama-sama mencari solusi yang menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan pembalasan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Berikut adalah poin-poin utama perlindungan hukum tersebut:
1. Keadilan Restoratif dan Diversi
Fokus utama UU SPPA adalah menjauhkan anak dari proses peradilan formal guna menghindari stigmatisasi.
Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah mufakat.
Keadilan Restoratif: Penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga untuk bersama-sama mencari solusi yang menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan pembalasan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Berikut adalah poin-poin utama perlindungan hukum tersebut:
1. Keadilan Restoratif dan Diversi
Fokus utama UU SPPA adalah menjauhkan anak dari proses peradilan formal guna menghindari stigmatisasi.
Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah mufakat.
Keadilan Restoratif: Penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga untuk bersama-sama mencari solusi yang menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan pembalasan.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak benar seperti diskriminasi. Dapat dikatakan bahwa masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum. Buku ini berisi kumpulan makalah mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan, hak identitas anak dan kebijakan hukum atas hak identitas anak, tindak pidana narkotika, peranan balai pemasyarakatan, dan kedudukan peradilan anak dalam sistem peradilan Indonesia.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak benar seperti diskriminasi. Dapat dikatakan bahwa masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum. Buku ini berisi kumpulan makalah mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan, hak identitas anak dan kebijakan hukum atas hak identitas anak, tindak pidana narkotika, peranan balai pemasyarakatan, dan kedudukan peradilan anak dalam sistem peradilan Indonesia.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak benar seperti diskriminasi. Dapat dikatakan bahwa masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum. Buku ini berisi kumpulan makalah mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan, hak identitas anak dan kebijakan hukum atas hak identitas anak, tindak pidana narkotika, peranan balai pemasyarakatan, dan kedudukan peradilan anak dalam sistem peradilan Indonesia.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak benar seperti diskriminasi. Dapat dikatakan bahwa masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum. Buku ini berisi kumpulan makalah mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan, hak identitas anak dan kebijakan hukum atas hak identitas anak, tindak pidana narkotika, peranan balai pemasyarakatan, dan kedudukan peradilan anak dalam sistem peradilan Indonesia.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak benar seperti diskriminasi. Dapat dikatakan bahwa masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum. Buku ini berisi kumpulan makalah mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan, hak identitas anak dan kebijakan hukum atas hak identitas anak, tindak pidana narkotika, peranan balai pemasyarakatan, dan kedudukan peradilan anak dalam sistem peradilan Indonesia.

Keterangan Estimasi Ongkos Kirim Review (0) Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah semakin berkembang dengan pesat dan cepat. Kemudahan-kemudahan yang di berikan dapat menjadi faktor penyebab munculnya jenis kejahatan baru yang semakin berkembang. Banyak orang-orang yang menyalahgunakan pengetahuan mereka untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi mereka, tapi merugikan orang lain. Salah satu contohnya adalah dengan melanggar Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut HKI. Buku Perlindungan Hukum terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa maupun pada pembaca karena terkait dengan pemahaman perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bukan saja terkait perangkat lunak (software) akan tetapi menyangkut hardware dan teknologi lainnya yang terkait dengan teknologi hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan (ide atau gagasan) dari satu pihak kepada pihak yang lain sehingga lebih cepat sebarannya, serta lebih lama penyimpanannya, seperti teknologi penyiaran, teknologi telekomunikasi dan aplikasi teknologioktor tentang batasan perlindungan hak cipta dan hak paten. Buku ini juga disertai dengan analisis terhadap suatu kasus sehingga diharapkan pembaca dapat lebih mudah di dalam mendalami dan memahami isi dan materi buku ini.