Dashboard UPT Perpustakaan

Sejarah Antropologi I" merujuk pada fase awal perkembangan ilmu antropologi, terutama di abad ke-19, yang ditandai oleh pengaruh teori evolusi manusia Charles Darwin dan studi-studi etnoligi oleh bangsa Eropa. Buku "Sejarah Teori Antropologi Jilid I" karya Koentjaraningrat juga membahas periode ini secara rinci, termasuk studi tentang adat istiadat bangsa-bangsa non-Eropa, etnografi, dan teori-teori awal evolusi kebudayaan

Sejarah Teori Antropologi II" adalah jilid kedua dari karya monumental Koentjaraningrat yang membahas perkembangan teori-teori antropologi, terutama teori-teori yang berkembang setelah fase awal. Buku ini mencakup pembahasan tentang penelitian perbandingan dan analisis terhadap berbagai aliran pemikiran antropologi

Sejarah Teori Antropologi II" adalah jilid kedua dari karya monumental Koentjaraningrat yang membahas perkembangan teori-teori antropologi, terutama teori-teori yang berkembang setelah fase awal. Buku ini mencakup pembahasan tentang penelitian perbandingan dan analisis terhadap berbagai aliran pemikiran antropologi

Sejarah Teori Antropologi II" adalah jilid kedua dari karya monumental Koentjaraningrat yang membahas perkembangan teori-teori antropologi, terutama teori-teori yang berkembang setelah fase awal. Buku ini mencakup pembahasan tentang penelitian perbandingan dan analisis terhadap berbagai aliran pemikiran antropologi

Sejarah Teori Antropologi II" adalah jilid kedua dari karya monumental Koentjaraningrat yang membahas perkembangan teori-teori antropologi, terutama teori-teori yang berkembang setelah fase awal. Buku ini mencakup pembahasan tentang penelitian perbandingan dan analisis terhadap berbagai aliran pemikiran antropologi

Sejarah Teori Antropologi II" adalah jilid kedua dari karya monumental Koentjaraningrat yang membahas perkembangan teori-teori antropologi, terutama teori-teori yang berkembang setelah fase awal. Buku ini mencakup pembahasan tentang penelitian perbandingan dan analisis terhadap berbagai aliran pemikiran antropologi

Buku ini mengulas secara rinci berbagai permasalahan permukiman yang muncul seiring dengan pertumbuhan kota yang pesat, seperti munculnya kawasan kumuh, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan lahan, serta kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi. Eko Budiharjo menyoroti bagaimana urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan tekanan besar pada sistem tata ruang dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat kota, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Dalam buku ini juga dijelaskan akar penyebab masalah permukiman, termasuk kebijakan pembangunan yang tidak merata, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta perencanaan kota yang belum berpihak pada rakyat kecil. Selain itu, penulis menawarkan berbagai pendekatan solusi, seperti penataan ulang permukiman kumuh, pengembangan perumahan rakyat, peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan, dan pentingnya kebijakan pembangunan kota yang holistik, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Proses jual beli tanah di Indonesia merupakan tindakan hukum pemindahan hak yang harus dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur agar memiliki kepastian hukum. Per Januari 2026, terdapat perubahan signifikan terkait pengakuan dokumen tanah adat. 1. Dasar Hukum Utama Transaksi tanah diatur oleh beberapa peraturan kunci: UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA): Mengatur dasar-dasar pokok agraria dan jenis-jenis hak atas tanah. PP No. 18 Tahun 2021: Peraturan krusial yang menetapkan bahwa mulai 2 Februari 2026, dokumen tanah adat (seperti Girik, Letter C, Petok D, dan Verponding) tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan sah. PP No. 24 Tahun 1997: Mengenai tata cara pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Pasal 1320 KUH Perdata: Mengatur syarat sah perjanjian (sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal)

Pemerintahan daerah di Jepang terdiri dari beberapa tingkat, yaitu: 1. *Prefektur*: Jepang dibagi menjadi 47 prefektur, yang dipimpin oleh gubernur. Prefektur memiliki otonomi dalam mengelola urusan daerah. 2. *Kota, Kecamatan, dan Desa*: Di bawah prefektur, terdapat kota, kecamatan, dan desa yang memiliki pemerintahan lokal sendiri. Pemerintahan daerah di Jepang memiliki beberapa karakteristik, seperti: - *Otonomi Daerah*: Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola urusan daerah sendiri. - *Partisipasi Masyarakat*: Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai mekanisme. - *Pelayanan Publik*: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintahan daerah di Jepang juga menghadapi tantangan, seperti perubahan demografis dan kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih efektif.

Pemerintahan daerah di Jepang terdiri dari beberapa tingkat, yaitu: 1. *Prefektur*: Jepang dibagi menjadi 47 prefektur, yang dipimpin oleh gubernur. Prefektur memiliki otonomi dalam mengelola urusan daerah. 2. *Kota, Kecamatan, dan Desa*: Di bawah prefektur, terdapat kota, kecamatan, dan desa yang memiliki pemerintahan lokal sendiri. Pemerintahan daerah di Jepang memiliki beberapa karakteristik, seperti: - *Otonomi Daerah*: Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola urusan daerah sendiri. - *Partisipasi Masyarakat*: Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai mekanisme. - *Pelayanan Publik*: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintahan daerah di Jepang juga menghadapi tantangan, seperti perubahan demografis dan kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih efektif.

Pemerintahan daerah di Jepang terdiri dari beberapa tingkat, yaitu: 1. *Prefektur*: Jepang dibagi menjadi 47 prefektur, yang dipimpin oleh gubernur. Prefektur memiliki otonomi dalam mengelola urusan daerah. 2. *Kota, Kecamatan, dan Desa*: Di bawah prefektur, terdapat kota, kecamatan, dan desa yang memiliki pemerintahan lokal sendiri. Pemerintahan daerah di Jepang memiliki beberapa karakteristik, seperti: - *Otonomi Daerah*: Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola urusan daerah sendiri. - *Partisipasi Masyarakat*: Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai mekanisme. - *Pelayanan Publik*: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintahan daerah di Jepang juga menghadapi tantangan, seperti perubahan demografis dan kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih efektif.

Pemerintahan daerah di Jepang terdiri dari beberapa tingkat, yaitu: 1. *Prefektur*: Jepang dibagi menjadi 47 prefektur, yang dipimpin oleh gubernur. Prefektur memiliki otonomi dalam mengelola urusan daerah. 2. *Kota, Kecamatan, dan Desa*: Di bawah prefektur, terdapat kota, kecamatan, dan desa yang memiliki pemerintahan lokal sendiri. Pemerintahan daerah di Jepang memiliki beberapa karakteristik, seperti: - *Otonomi Daerah*: Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola urusan daerah sendiri. - *Partisipasi Masyarakat*: Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai mekanisme. - *Pelayanan Publik*: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintahan daerah di Jepang juga menghadapi tantangan, seperti perubahan demografis dan kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih efektif.

Pemerintahan daerah di Jepang terdiri dari beberapa tingkat, yaitu: 1. *Prefektur*: Jepang dibagi menjadi 47 prefektur, yang dipimpin oleh gubernur. Prefektur memiliki otonomi dalam mengelola urusan daerah. 2. *Kota, Kecamatan, dan Desa*: Di bawah prefektur, terdapat kota, kecamatan, dan desa yang memiliki pemerintahan lokal sendiri. Pemerintahan daerah di Jepang memiliki beberapa karakteristik, seperti: - *Otonomi Daerah*: Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola urusan daerah sendiri. - *Partisipasi Masyarakat*: Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai mekanisme. - *Pelayanan Publik*: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintahan daerah di Jepang juga menghadapi tantangan, seperti perubahan demografis dan kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih efektif.

buku ini menjelaskan latar belakang pembentukan komisi pemberantas korupsi dan strategis pemberantas korupsi di Indonesia, kebijakan hukum dalam pemberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, pemberantas korupsi : sebuah renungan, komisi pemberantas korupsi, RUU pembentukan komisi pemberantas korupsi, perspektif pengadilan korupsi di Indonesia, wacana pemberdayaan pemberantasan korupsi.

buku ini menjelaskan latar belakang pembentukan komisi pemberantas korupsi dan strategis pemberantas korupsi di Indonesia, kebijakan hukum dalam pemberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, pemberantas korupsi : sebuah renungan, komisi pemberantas korupsi, RUU pembentukan komisi pemberantas korupsi, perspektif pengadilan korupsi di Indonesia, wacana pemberdayaan pemberantasan korupsi.